Laporan Tahunan Tahun 2022 Loka POM di Banyumas

Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun 2021 Loka POM di Banyumas

Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2021 Loka POM di Banyumas

Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2021 Loka POM di Banyumas

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2021 Loka POM di Banyumas

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2021 Loka POM di Banyumas

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 Loka POM di Banyumas

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021 Loka POM di Banyumas

Laporan Kinerja Tahun 2021

Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2020

Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun 2020

Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2020

Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2020

LAPORAN KINERJA PPSDM POM TAHUN 2022

Laporan Tahunan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tahun 2022

Laporan Tahunan Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Banyumas

Laporan Tahunan Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Banyumas

Laporan Tahunan (Laptah) Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PBJ oleh UKPBJ BPOM, dibutuhkan Satpel UKPBJ sebagai unit nonstruktural yang berkedudukan di bawah UKPBJ. Usulan pembentukan Satpel UKPBJ BPOM oleh Biro Umum yang dibagi dalam 3 Satpel UKPBJ Wilayah mempertimbangkan aspek beban kerja, ketersediaan SDM PBJ, anggaran, dan kondisi geografis. Untuk melengkapi hal tersebut, pembentukan Satpel UKPBJ BPOM direkomendasikan untuk mempertimbangkan kedudukan atau status kepegawaian PPBJ BPOM, pembagian Satker UPT BPOM dalam 3 Satpel PBJ Wilayah yang melingkupi keseluruhan 73 Satker UPT BPOM, dan wilayah administratif provinsi dengan sebaran kondisi geografis berdasarkan regionalisasi sehingga mempermudah koordinasi antar Satker UPT BPOM dalam Satpel PBJ Wilayah. Risalah Kebijakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan mengenai pembentukan Satpel UKPBJ BPOM untuk kinerja PBJ BPOM yang lebih optimal.

Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada BPOM untuk Penyederhanaan Birokrasi telah ditetapkan dan efektif berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023. Keputusan ini akan menghapus peran koordinator dan subkoordinator dengan mengoptimalkan Tim Kerja yang kolaboratif guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional.