-
Hukum
-
REGULATION OF NADFC NUMBER 16 OF 2019 REGARDING SUPERVISION OF
terjemahan ke dalam bahasa Inggris PerBPOM No. 16 tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan -
REGULATION OF NADFC NUMBER 12 OF 2020 REGARDING PROCEDURE FOR
terjemahan ke dalam bahasa Inggris PerBPOM No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika -
REGULATION OF NATIONALREGULATION OF NADFC NUMBER 11 OF 2020
Terjemahan ke dalam Bahasa Inggris PerBPOM No. 11 tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan -
Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga -
Video Hasil Studi
Materi video ini adalah garis besar penegakan hukum sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Hukum sebagai satu kesatuan sistem dengan sistem yang lain, tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan keselarasan dengan subsistem yang lain yaitu subsistem politik, ekonomi maupun budaya. Berdasarkan pemahaman ini, sebagai penegak hukum diperlukan pemahaman yang luas dan komprehensif untuk membuat dan menerapkan hukum, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. -
Laporan Riset Studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembaharuan hukum di bidang obat dan makanan dengan cara studi perbandingan dengan negara lain dalam hal penataan regulasinya, cara bekerjanya penegak hukum dan pedoman atau aturan sanksi yang diancamkan. Hal ini bertujuan tidak semata-mata memfungsikan hukum sebagai fungsi represif namun preventif. Jangan sampai hukum pidana diterapkan secara membabi buta tanpa melihat perspektif hukum secara luas. -
Q&A PerBPOM No. 14 Tahun 2021
Tanya Jawab seputar PerBPOM No. 14 tahun 2021 tentang Sertifikasi CPOTB -
Q&A PerBPOM No. 31 tahun 2020
Tanya Jawab tentang PerBPOM No. 31 Tahun 2020 -
Q&A PerBPOM No. 30 tahun 2021
Tanya jawab seputar Per BPOM No. 30 tahun 2021 -
Q&A PerBPOM No. 4 Tahun 2021
Tanya Jawab seputar PerBPOM No. 4 tahun 2021 -
Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan -
UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya pada Sektor Obat dan Makanan, diselenggarakan tanggal 15 April 2021 oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya Disampaikan oleh Bp. I Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia -
Reformasi Perizinan Berusaha. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya pada Sektor Obat dan Makanan, diselenggarakan tanggal 15 April 2021 oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM Reformasi Perizinan Berusaha. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pengembang Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia -
Kebijakan Penindakan Obat dan Makanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya pada Sektor Obat dan Makanan, diselenggarakan tanggal 15 April 2021 oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM Kebijakan Penindakan Obat dan Makanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksaannya Disampaikan oleh Narasumber dari Deputi Bidang Penindakan -
Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya pada Sektor Obat dan Makanan, diselenggarakan tanggal 15 April 2021 oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya Disampaikan oleh Dra Rita Endang, Apt, M.Kes, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM -
Peraturan BPOM tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya pada Sektor Obat dan Makanan, diselenggarakan tanggal 15 April 2021 oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM Peraturan BPOM tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektoral Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Disampaikan oleh Dra Reri Indriani, Apt, M.Si, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik -
Kebijakan Pengawasan Obat sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya pada Sektor Obat dan Makanan, diselenggarakan tanggal 15 April 2021 oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM Kebijakan Pengawasan Obat sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya Disampaikan oleh Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif -
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanannya pada Sektor Obat dan Makanan, diselenggarakan tanggal 15 April 2021 oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait Sektor Obat dan Makanan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan Disampaikan oleh Dra Elin Herlina, Apt, MP, Sekretaris Utama BPOM -
Penyelesaian Sengketa Internasional, Antara Harapan dan Kenyataan
Artikel Penyelesaian Sengketa Internasional, Antara Harapan dan Kenyataan oleh Muhammad Nur Islami tahun 2021 -
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat
-
-
0
Data SIMPHONI
