Pembahasan Materi berisi Pendahuluan, Gartifikasi, Benturan Kepentingan, Whistle Blowing System, Penutup

Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar tanggal 25 Januari 2023 Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Obat -Obat Tertentu yang Sering Disalahgunaan di Jakarta disampaikan oleh Unting Setiawan, alumni Program Magister Kesehatan Masyarakat pada Universitas Indonesia Tahun 2020

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada meningkatnya kegiatan jual beli obat dan makanan daring di tengah masyarakat. Pandemi Covid-19 mengubah cara masyarakat mendapatkan obat dari cara konvensional menjadi daring. Namun, tidak semua obat dan makanan yang diedarkan daring memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengancam Kesehatan masyarakat. Sementara itu, kebijakan pengawasan terhadap obat dan makanan yang diedarkan daring tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam implementasinya, suatu kebijakan publik memerlukan peran dari pihak birokrasi (pemerintah), pihak swasta, dan kelompok masyarakat. Tulisan ini mengkaji upaya pelindungan kesehatan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan daring dari perspektif peran pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar 14 Desember 2022 Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek disampaikan oleh Shesha Annisa Desrina, alumni Magister Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia

Penataan Regulasi Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2017.

Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar tanggal 23 Agustus 2022 INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Disampaikan oleh Ibu Kurniasanti, alumni program Magister Ilmu Hukup Universitas Diponegoro

ENTRY MEETING PELAKSANAAN PENILAIAN MATURITAS SPIP- TERINTEGRASI BPOM TAHUN 2022

Pelatihan Orientasi CPNS 2022: Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di lingkungan Kerja Demi Produktivitas Kerja

ASPEK HUKUM TERHADAP UPAYA PENYALURAN SEDIAAN FARMASI TANPA KEWENANGAN BERUPA OBAT PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV SECARA DARING YANG DIPEROLEH DARI SARANA LEGAL DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT

KEPASTIAN HUKUM DAN REGULASI TERHADAP DISTRIBUSI TANAMAN KRATOM (Mytragyna speciosa Korth) DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 tahun 2021 tentang Satuan kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama

ROLE OF PPATK IN SUPPORTING THE INVESTIGATION OF MONEY LAUNDERING

Bantuan Penyidikan OLH Korwas PPNS DLM Admin SIDK TPPU

Strategi dan peran unit pelaksana teknis dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

Strategi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Koordinasi yan Efektif Sesuai japindum nomor 3 tahun 2020

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan

urnal Ilmiah yang berjudul " PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK IKLAN KOSMETIK MENYESATKAN" karya Wiwik Sri Widiartya, Edy Kurniawan Tampubolon

terjemahan ke dalam bahasa Inggris PerBPOM No. 17 tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan

terjemahan ke dalam bahasa Inggris PerBPOM No. 16 tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan

terjemahan ke dalam bahasa Inggris PerBPOM No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika