-
-
ASPEK HUKUM TERHADAP UPAYA PENYALURAN SEDIAAN FARMASI TANPA KEWENANGAN BERUPA
ASPEK HUKUM TERHADAP UPAYA PENYALURAN SEDIAAN FARMASI TANPA KEWENANGAN BERUPA OBAT PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV SECARA DARING YANG DIPEROLEH DARI SARANA LEGAL DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT -
KEPASTIAN HUKUM DAN REGULASI TERHADAP DISTRIBUSI TANAMAN KRATOM (Mytragyna
KEPASTIAN HUKUM DAN REGULASI TERHADAP DISTRIBUSI TANAMAN KRATOM (Mytragyna speciosa Korth) DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT -
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 tahun 2021 tentang Satuan
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 tahun 2021 tentang Satuan kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama -
ROLE OF PPATK IN SUPPORTING THE INVESTIGATION OF MONEY
ROLE OF PPATK IN SUPPORTING THE INVESTIGATION OF MONEY LAUNDERING -
Bantuan Penyidikan OLH Korwas PPNS DLM Admin SIDK TPPU
Bantuan Penyidikan OLH Korwas PPNS DLM Admin SIDK TPPU -
Strategi dan peran unit pelaksana teknis dalam melaksanakan koordinasi dan
Strategi dan peran unit pelaksana teknis dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan -
Strategi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Koordinasi yan Efektif Sesuai japindum
Strategi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Koordinasi yan Efektif Sesuai japindum nomor 3 tahun 2020 -
Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan -
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK IKLAN KOSMETIK MENYESATKAN
urnal Ilmiah yang berjudul " PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK IKLAN KOSMETIK MENYESATKAN" karya Wiwik Sri Widiartya, Edy Kurniawan Tampubolon -
REGULATION OF NADFC NUMBER 17 OF 2019 REGARDING REQUIREMENT FOR
terjemahan ke dalam bahasa Inggris PerBPOM No. 17 tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan -
REGULATION OF NADFC NUMBER 16 OF 2019 REGARDING SUPERVISION OF
terjemahan ke dalam bahasa Inggris PerBPOM No. 16 tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan -
REGULATION OF NADFC NUMBER 12 OF 2020 REGARDING PROCEDURE FOR
terjemahan ke dalam bahasa Inggris PerBPOM No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika -
REGULATION OF NATIONALREGULATION OF NADFC NUMBER 11 OF 2020
Terjemahan ke dalam Bahasa Inggris PerBPOM No. 11 tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan -
Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga -
Video Hasil Studi
Materi video ini adalah garis besar penegakan hukum sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Hukum sebagai satu kesatuan sistem dengan sistem yang lain, tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan keselarasan dengan subsistem yang lain yaitu subsistem politik, ekonomi maupun budaya. Berdasarkan pemahaman ini, sebagai penegak hukum diperlukan pemahaman yang luas dan komprehensif untuk membuat dan menerapkan hukum, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. -
Laporan Riset Studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembaharuan hukum di bidang obat dan makanan dengan cara studi perbandingan dengan negara lain dalam hal penataan regulasinya, cara bekerjanya penegak hukum dan pedoman atau aturan sanksi yang diancamkan. Hal ini bertujuan tidak semata-mata memfungsikan hukum sebagai fungsi represif namun preventif. Jangan sampai hukum pidana diterapkan secara membabi buta tanpa melihat perspektif hukum secara luas. -
Q&A PerBPOM No. 14 Tahun 2021
Tanya Jawab seputar PerBPOM No. 14 tahun 2021 tentang Sertifikasi CPOTB -
Q&A PerBPOM No. 31 tahun 2020
Tanya Jawab tentang PerBPOM No. 31 Tahun 2020 -
Q&A PerBPOM No. 30 tahun 2021
Tanya jawab seputar Per BPOM No. 30 tahun 2021 -
Q&A PerBPOM No. 4 Tahun 2021
Tanya Jawab seputar PerBPOM No. 4 tahun 2021
-