• Beranda
  • Login
  • 0 Data SIMPHONI
  • Hukum
    • Sosialisasi Kebijakan Pimpinan BBPOM Mataram tentang Whistleblowing System

      Hukum
      Salah satu cara yang efektif untuk mencegah dan memberantas terjadinya praktik korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan good corporate governance adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Whistleblowing system adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Balai Besar POM di Mataram.
    • Gratifikasi & Pelaporan Gratifikasi

      Hukum
      Pengertian Gratifikasi dan Bagaimana Cara Melaporkan Gratifikasi
    • Apa itu Gratifikasi

      Hukum
      Pembahasan Materi berisi Pendahuluan, Gartifikasi, Benturan Kepentingan, Whistle Blowing System, Penutup
    • Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2019

      Hukum
      Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar tanggal 25 Januari 2023 Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Obat -Obat Tertentu yang Sering Disalahgunaan di Jakarta disampaikan oleh Unting Setiawan, alumni Program Magister Kesehatan Masyarakat pada Universitas Indonesia Tahun 2020
    • Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring

      Hukum
      Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada meningkatnya kegiatan jual beli obat dan makanan daring di tengah masyarakat. Pandemi Covid-19 mengubah cara masyarakat mendapatkan obat dari cara konvensional menjadi daring. Namun, tidak semua obat dan makanan yang diedarkan daring memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengancam Kesehatan masyarakat. Sementara itu, kebijakan pengawasan terhadap obat dan makanan yang diedarkan daring tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam implementasinya, suatu kebijakan publik memerlukan peran dari pihak birokrasi (pemerintah), pihak swasta, dan kelompok masyarakat. Tulisan ini mengkaji upaya pelindungan kesehatan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan daring dari perspektif peran pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.
    • Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek

      Hukum
      Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar 14 Desember 2022 Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek disampaikan oleh Shesha Annisa Desrina, alumni Magister Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia
    • PoA SDP Tahun 2022 - Penataan Regulasi Tata Cara Pembentukan

      Hukum
      Penataan Regulasi Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2017.
    • INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA DI

      Hukum
      Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar tanggal 23 Agustus 2022 INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Disampaikan oleh Ibu Kurniasanti, alumni program Magister Ilmu Hukup Universitas Diponegoro
    • ENTRY MEETING PELAKSANAAN PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI BPOM TAHUN

      Hukum
      ENTRY MEETING PELAKSANAAN PENILAIAN MATURITAS SPIP- TERINTEGRASI BPOM TAHUN 2022
    • Pelatihan Orientasi CPNS 2022: Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di lingkungan Kerja

      Hukum
      Pelatihan Orientasi CPNS 2022: Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di lingkungan Kerja Demi Produktivitas Kerja
    • ASPEK HUKUM TERHADAP UPAYA PENYALURAN SEDIAAN FARMASI TANPA KEWENANGAN BERUPA

      Hukum
      ASPEK HUKUM TERHADAP UPAYA PENYALURAN SEDIAAN FARMASI TANPA KEWENANGAN BERUPA OBAT PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV SECARA DARING YANG DIPEROLEH DARI SARANA LEGAL DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT
    • KEPASTIAN HUKUM DAN REGULASI TERHADAP DISTRIBUSI TANAMAN KRATOM (Mytragyna

      Hukum
      KEPASTIAN HUKUM DAN REGULASI TERHADAP DISTRIBUSI TANAMAN KRATOM (Mytragyna speciosa Korth) DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
    • Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 tahun 2021 tentang Satuan

      Hukum
      Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 tahun 2021 tentang Satuan kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama
    • ROLE OF PPATK IN SUPPORTING THE INVESTIGATION OF MONEY

      Hukum
      ROLE OF PPATK IN SUPPORTING THE INVESTIGATION OF MONEY LAUNDERING
    • Bantuan Penyidikan OLH Korwas PPNS DLM Admin SIDK TPPU

      Hukum
      Bantuan Penyidikan OLH Korwas PPNS DLM Admin SIDK TPPU
    • Strategi dan peran unit pelaksana teknis dalam melaksanakan koordinasi dan

      Hukum
      Strategi dan peran unit pelaksana teknis dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
    • Strategi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Koordinasi yan Efektif Sesuai japindum

      Hukum
      Strategi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Koordinasi yan Efektif Sesuai japindum nomor 3 tahun 2020
    • Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas

      Hukum
      Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan
    • PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK IKLAN KOSMETIK MENYESATKAN

      Hukum
      urnal Ilmiah yang berjudul " PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK IKLAN KOSMETIK MENYESATKAN" karya Wiwik Sri Widiartya, Edy Kurniawan Tampubolon
    • REGULATION OF NADFC NUMBER 17 OF 2019 REGARDING REQUIREMENT FOR

      Hukum
      terjemahan ke dalam bahasa Inggris PerBPOM No. 17 tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan
    • <
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • >
  • DataTerbaru

    DataTerpopuler

    • Hari ini
    • Minggu ini
    • Bulan ini

TOP