Gratifikasi - Korupsi - Suap

Infografis tentang SUAP

Korupsi

Penyuapan

Gratifikasi

Materi tentang Korupsi

Suap / Penyuapan Infografis

leaflet Penyuapan

Infografis Suap/Penyuapan

Infografis Gratifikasi - Benturan Kepntingan

Infografis Gratifikas - Korupsi - Penyuapan

Tolak Gratifikasi - Korupsi - Penyuapan

Jenis-Jenis Pelayanan Publik PPSDM

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Obat Tradisional atau yang biasa masyarakat Indonesia kenal dengan sebutan jamu merupakan sediaan farmasi yang dibuat dari bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan atau mineral dan sediaan sarian atau campurannya yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Jamu yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Jamu telah menjadi bagian dari budaya yang memiliki beragam potensi seperti potensi kesehatan, ekonomi, dan budaya serta harga diri bangsa yang perlu dikembangkan. Saat ini, tren masyarakat untuk kembali ke alam (back to nature) telah membuka peluang produk jamu terus berkembang. Hal ini selain memiliki sisi positif bagi peningkatan di sektor ekonomi membuat sebagian pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab menjadikan peluang ini untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di bidang obat tradisional diantaranya pelanggaran peredaran obat tradisional tanpa izin edar dan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Oleh karenanya hal ini dirasa sangat diperlukan pengawasan yang ketat atas kegiatan produksi maupun distribusi obat tradisional di Indonesia. Badan POM mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Secara substansi peraturan perundang-undangan yang ada dirasa cukup memadai mengatur peredaran obat tradisional namun diharapkan pengawasan terhadap produk ini bisa dilakukan tidak hanya semata-mata dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan tetapi juga dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri serta masyarakat selaku pengguna akhir sediaan farmasi ini.

Tolak Gratifikasi Berani Jujur Hebat

Tolak Gratifikasi Berani Jujur itu Hebat

Pelaporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI)

Pelaporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 63 Tahun 2023