Infografis Gratifikasi - Benturan Kepntingan

Infografis Gratifikas - Korupsi - Penyuapan

Tolak Gratifikasi - Korupsi - Penyuapan

Jenis-Jenis Pelayanan Publik PPSDM

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Tolak Gratifikasi Berani Jujur Hebat

Tolak Gratifikasi Berani Jujur itu Hebat

Pelaporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI)

Pelaporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 63 Tahun 2023

Salah satu cara yang efektif untuk mencegah dan memberantas terjadinya praktik korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan good corporate governance adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Whistleblowing system adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Balai Besar POM di Mataram.

Pengertian Gratifikasi dan Bagaimana Cara Melaporkan Gratifikasi

Pembahasan Materi berisi Pendahuluan, Gartifikasi, Benturan Kepentingan, Whistle Blowing System, Penutup

Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar tanggal 25 Januari 2023 Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Obat -Obat Tertentu yang Sering Disalahgunaan di Jakarta disampaikan oleh Unting Setiawan, alumni Program Magister Kesehatan Masyarakat pada Universitas Indonesia Tahun 2020

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada meningkatnya kegiatan jual beli obat dan makanan daring di tengah masyarakat. Pandemi Covid-19 mengubah cara masyarakat mendapatkan obat dari cara konvensional menjadi daring. Namun, tidak semua obat dan makanan yang diedarkan daring memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengancam Kesehatan masyarakat. Sementara itu, kebijakan pengawasan terhadap obat dan makanan yang diedarkan daring tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam implementasinya, suatu kebijakan publik memerlukan peran dari pihak birokrasi (pemerintah), pihak swasta, dan kelompok masyarakat. Tulisan ini mengkaji upaya pelindungan kesehatan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan daring dari perspektif peran pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar 14 Desember 2022 Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek disampaikan oleh Shesha Annisa Desrina, alumni Magister Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia

Penataan Regulasi Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2017.

Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar tanggal 23 Agustus 2022 INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Disampaikan oleh Ibu Kurniasanti, alumni program Magister Ilmu Hukup Universitas Diponegoro

ENTRY MEETING PELAKSANAAN PENILAIAN MATURITAS SPIP- TERINTEGRASI BPOM TAHUN 2022

Pelatihan Orientasi CPNS 2022: Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di lingkungan Kerja Demi Produktivitas Kerja