-
-
Peningkatan Kesejahteraan PNS melalui TAPERA
Sosialisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 23-24 November 2020 Peningkatan Kesejahteraan PNS melalui TAPERA disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara -
Persiapan Pengembalian Dana Taperum PNS dan Pemutakhiran Data PNS Pensiun
Sosialisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 24 November 2020 Persiapan Pengembalian Dana Taperum PNS dan Pemutakhiran Data PNS Pensiun -
Peran Pejabat Pemberi Kerja PNS dalam Pendaftaran Peserta Tapera
Sosialisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 24 November 2020 Peran Pejabat Pemberi Kerja PNS dalam Pendaftaran Peserta Tapera -
Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan Persiapan Pengembalian Dana Taperum PNS
Sosialisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 23 November 2020 Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan Persiapan Pengembalian Dana Taperum PNS, disampaikan oleh Bp. Eko Ariantoro, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, BP TAPERA -
Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) -
Peranan dan Kontribusi ASN Badan POM dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Salah satu agenda di reformasi birokrasi adalah perbaikan pelayanan publik. Karena pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dari 8 area perubahan reformasi birokrasi. Perbaikan pelayanan publik diharapkan dapat memaksimalkan tugas birokrasi sebagai pelayanan masyarakat. Hal ini penting dalam reformasi birokrasi untuk merubah mindset dan cultureset serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas. Belakangan ini berita bohong merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat kebanyakan hal tersebut terjadi di media sosial. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang salah satu fungsinya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, tindakan yang dapat dilakukan untuk mempererat persatuan bangsa yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, contohnya adalah penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian (Pratama, 2016) Penyebaran berita hoax mengenai obat dan makanan melalui media sosial juga seringkali terjadi sehingga mengubah persepsi masyarakat terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar. Beberapa berita hoax mengenai obat dan makanan yang pernah terjadi yaitu “Klaim Produk Herbal yang Dapat Menyembuhkan Pasien COVID-19, Produk Johnson Baby Powder, beredarnya isu Produk obat parasetamol yang mengandung virus berbahaya, Air kemasan yang ditinggal di dalam mobil anda sangat berbahaya, Isu beras yang diduga mengandung plastik, Obat tradisional/jamu yang dapat menyembuhkan kanker, dst. Peranan dan kontribusi ASN di lingkungan Badan POM sebagai solusi dalam mengurangi dampak berita hoax adalah bijak dalam menggunakan media sosial, memeriksa terlebih dahulu fakta dan keaslian sebuah berita serta sumber beritanya. Pegawai ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan kewajiban ASN yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta seorang ASN harus tetap menjaga integritas, loyalitas, netralitas dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya lainnya yaitu melakukan inovasi dalam mendukung pelayanan publik berupa pemberian informasi dan edukasi mengenai mutu, khasiat dan keamanan produk obat dan makanan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sebagai contoh yaitu program media infografis SIPWOKE (Seputar Informasi Public Warning Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan) dan SIKoMan (Seputar Informasi Kosmetik Aman) yang diluncurkan oleh Loka POM di Kota Dumai agar masyarakat kota dumai dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terhadap produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu. -
Sebagai Penguji Kami Berbakti
Penguji Berbakti Untuk Negeri Melalui Karya Nyata Dimana Saja -
Menunggangi Bonus Demografi, Lahirkan Aparatur Sipil Negara Badan POM RI
Masa depan bangsa bergantung pada generasi muda Indonesia saat ini. Sebagai sebuah negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 266,5 juta jiwa, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang sekaligus merupakan peluang untuk memajukan bangsa. Saat ini diperkirakan sepertiga populasi Indonesia adalah kelompok milenial. Data sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan indikasi bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Kepala Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Margo Yuwono mengatakan “Bonus demografi mulai terbuka pada 2012 dan tertutup pada 2036. Puncak bonus demografi terjadi pada 2021”. Kalimat menarik dikemukakan oleh seorang politisi Amerika bernama Roy T. Bennet “Great Leaders Create More Leaders”. Seorang pemimpin harus memiliki visi dan mampu menginspirasi bawahan untuk merealisasikan visi tersebut. Adalah sebuah kewajiban bagi seorang pemimpin melahirkan bibit unggul calon pemimpin bangsa masa depan. Bonus demografi adalah saat tepat untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara Badan POM RI guna berkontribusi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Peluang bonus demografi harus dimanfaatkan Badan POM RI dalam melahirkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan handal. Lebih dari 50% Generasi Milenial Badan POM RI adalah aset besar yang perlu dikelola dengan baik, karena generasi ini adalah gambaran masa depan Badan POM RI dalam 10 hingga 20 tahun yang akan datang. -
Aparatur Sipil Negara Balai Besar POM di Yogyakarta Berkontribusi dan
Naskah Lomba Menulis Esai dalam rangka Peringatan HUT KORPRI ke-49 di Lingkungan Badan POM -
Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik untuk Mendukung Pengawasan
Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik untuk Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Jakarta -
OPTIMALISASI KONTRIBUSI ASN BADAN POM MELALUI PENGUATAN MULTILITERASI MENYONGSONG
Esai ini disusun dalam rangka mengikuti Lomba Menulis Esai Peringatan HUT KORPRI ke-49 di Lingkungan Badan POM -
ASN VS Covid-19
Merupakan Inovasi yang dilakukan ASN BBPOM di Denpasar selama pandemi covid dalam rangka menyambut HUT KORPRI -
Peran KORPRI dan ASN BPOM Bagi Bangsa
Kontribusi KORPRI dalam membantu terciptanya pelayanan publik yang prima serta peran ASN yang perlu dibuktikan dengan pencapaian kinerja yang efisien dan efektif serta baik dalam melayani masyarakat menjadi kunci dalam mencapai pemerintahan kelas dunia. -
Kebijakan Pengelolaan dan Pembinaan Pranata dan Analis SDM Aparatur
Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Kebijakan Pengelolaan dan Pembinaan Pranata dan Analis SDM Aparatur disampaikan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian-Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020 -
Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan
Paparan Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan Wujud Profesionalisme ASN di Bidang Keuangan Negara, disusun dan disampaikan tahun 2020 -
Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan -
Materi Paparan Hasil Survei Opini Pegawai Tahun 2020 BPOM
Sosialisasi Perbpom Nomor 10 Tahun 2020 dan Hasil Survey Opini Pegawai Tahun 2020 Materi Paparan Hasil Survei Opini Pegawai Tahun 2020 BPOM disampaikan tanggal 2 November 2020 -
Paparan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem
Sosialisasi Perbpom Nomor 10 Tahun 2020 dan Hasil Survey Opini Pegawai Tahun 2020 Paparan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disampaikan tanggal 2 November 2020 -
Materi Tutorial Fitur E-SKP pada SIASN
Sosialisasi Perbpom Nomor 10 Tahun 2020 dan Hasil Survey Opini Pegawai Tahun 2020 Materi Tutorial Fitur E-SKP pada SIASN disampaikan tanggal 2 November 2020 Sasaran Kinerja Pegawai -
Materi Sosialisasi Inpassing Nasional Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JF
Sosialisasi Inppasing Nasional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif Materi Sosialisasi Inpassing Nasional Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF PFM) melalui Penyesuaian/Inpassing, disampaikan 1 Oktober 2020
-